Acara yang diadakan pada Rabu (1 Mei 2019) lalu itu membahas tentang beberapa kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan umum (pemilu) yang meliputi pemilihan kandidat legislatif serta kandidat presiden dan wakil presiden.
Dalam acara Ijtima Ulama Ketiga ini, sejumlah pembicara memaparkan beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menolak kecurangan yang terjadi.
Di antara pembicara yang hadir berasal dari pakar teknologi dan informasi (TI), hukum pidana, dan pakar hukum Islam.
Kandidat presiden nomor urut 02, Letnan Jenderal (Letjen) Prabowo Subianto hadir di arena Ijtima Ulama ketika pembahasan rekomendasi sedang berlangsung.
Dalam pembahasan rekomendasi tersebut, ada 6 poin yang diusulkan oleh tim formatur. Keenam poin itu dibahas secara terbuka. Apabila telah disepakati, maka pimpinan rapat menetapkan poin-poin tersebut.
Lima poin yang disepakati oleh peserta Ijtima ulama itu menjelaskan sikap tegas para ulama untuk melawan kecurangan pemilu serta meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatalkan pencalonan nomor urut 01.
Setelah itu, pembahasan dilanjutkan pada poin keenam yang menjelaskan tentang peran aktif perwakilan para ulama untuk bekerja sama dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) mengawal suara Prabowo-Sandi.
Awalnya, sebagian peserta setuju dengan poin tersebut. Namun, beberapa orang menyatakan keberatan dengan memaparkan sejumlah alasan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo ikut berbicara. Ia setuju agar poin tersebut tidak dicantumkan. Menurutnya, sikap para ulama yang tergabung dalam forum Ijtima Ulama Pertama, Kedua dan Ketiga sudah jelas, yaitu mendukung Prabowo-Sandi.
“Jika poin ini dicantumkan, seolah-olah ulama berada di bawah BPN. Seharusnya para ulama berada di atas BPN. Jadi, sebaiknya poin ini tidak dicantumkan,” jelas Prabowo.
Ucapannya itu disambut dengan takbir oleh para hadirin. Sehingga, pimpinan rapat memutuskan untuk menghapus poin tersebut dan disetujui oleh peserta.
[Abu Syafiq/Fimadani]
Advertisement
EmoticonEmoticon